nusakini.com--“Kerja sama terkait Keterbukaan Pemerintah tidak harus terbatas antar anggota Open Government Partnership, melainkan juga melibatkan negara lainnya sehingga prinsip-prinsip Pemerintah Terbuka menjadi suatu nilai yang dianut secara universal," tekan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dr. A.M. Fachir pada saat menutup pertemuan Asia Pacific Leaders' Forum on Open Government (APLF) di Jakarta.

Pertemuan APLF yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden dan Open Government Partnership (OGP) Support Unit, Washington, DC bertujuan untuk memperkuat kembali kepemimpinan politik untuk pemerintah yang terbuka di kawasan Asia Pasifik serta memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan, baik dari sektor publik, privat maupun masyarakat luas, dalam mengimplementasi dan memajukan open government.

• 72 Pemuda dari 44 Negara Pelajari Budaya dan Kearifan Lokal Indonesia
• Wamenlu RI Serukan Pentingnya Perlucutan Senjata Nuklir di Kawasan Asia Pasifik
• Wamenlu Fachir Terima Koleksi Jeihan Isi Gedung Pancasila
• Pesawat ‘Made in Indonesia’ Makin Diminati Senegal
• Wamenlu: Indonesia Pandang Penting Kerjasama Antar Negara Berkembang Dalam Isu Pajak

APLF dibuka oleh Wakil Presiden RI dan dihadiri oleh Wakil Presiden II Afghanistan, Wakil Perdana Menteri Kyrgyzstan serta Pejabat Tingkat Menteri dari sejumlah negara anggota OGP di Asia Pasifik. Selain itu, pertemuan turut dihadiri oleh sekitar 750 peserta yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah, Masyarakat Sipil, Media, Akademisi, Sektor Privat dan pemangku kepentingan lainnya di kawasan. 

Pada pidato penutupnya, Wakil Menteri Luar Negeri turut menyampaikan harapannya agar kiranya para peserta APLF terus bekerja sama dalam memajukan prinsip pemerintahan terbuka, termasuk melalui mekanisme Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Selain itu, Pemerintahan Terbuka juga harus dapat digunakan sebagai landasan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Pemerintah Indonesia sendiri selama ini telah mengembangkan berbagai inovasi di bidang open government, termasuk Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), Kebijakan Satu Peta Nasional serta Inisiatif Satu Data. 

Penyelenggaraan APLF semakin memperkuat kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memajukan nilai-nilai pemerintahan terbuka di kawasan sehingga dapat tercipta suatu pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, demokratis dan terpercaya.(p/ab)